Setiap kegiatan industri harus berupaya untuk secara konsisten melaksanakan setiap kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dipersyaratkan dalam setiap izin yang dimilikinya, maupun persyaratan lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam melakukan usaha ataupun kegiatan, terdapat peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi. Dalam konteks peraturan lingkungan hidup, terdapat beberapa jenis dokumen lingkungan yang harus disusun oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan.
Inti dari tujuan penyusunan dokumen lingkungan adalah untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan dari potensi dampak yang ditimbulkan oleh usaha/kegiatan yang akan dilakukan.
Berikut beberapa jenis dokumen lingkungan :
AMDAL
Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berisi tentang kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Yang dimaksud lingkungan hidup di sini adalah aspek Abiotik, Biotik dan kultural. Agar pelaksanaan AMDAL dapat berjalan secara efektif dan mencapai sasaran / tujuan yang diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perijinan. Peraturan pemerintah tentang AMDAL secara jelas menegaskan bahwa AMDAL adalah salah satu syarat perijinan, dimana para pengambil keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum memberikan ijin usaha/kegiatan. AMDAL digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/pemberian ijin usaha dan/atau kegiatan.
Dokumen AMDAL terdiri dari :
- Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL)
- Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)
- Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)
- Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
UKL / UPL dan SPPL
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL, wajib dilengkapi dengan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL. Sedangkan setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
Rekomendasi
UKL-UPL dan SPPL digunakan sebagai dasar untuk memperoleh izin
lingkungan dan melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban
rekomendasi UKL-UPL ke dalam penerbitan izin lingkungan, sehingga bagi
usaha dan/atau kegiatan yang UKL-UPLnya ditolak, maka pejabat pemberi
izin wajib menolak penerbitan izin bagi usaha dan/atau kegiatan
bersangkutan. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan keputusan
kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
